Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Kedua hal tersebut menjadi landasan utama dalam mewujudkan good governance di suatu daerah. Di kota Banyumanik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Menurut Prof. Dr. Hadi Prayitno, seorang pakar tata kelola pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam menciptakan good governance yang efektif. “Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang baik, sulit bagi suatu pemerintah untuk dianggap memiliki good governance yang baik,” ujarnya.
Badan Pemeriksa Keuangan Banyumanik memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, BPK dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai penggunaan anggaran publik. Hal ini juga membantu dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat.
Menurut data yang dikeluarkan oleh BPK, tingkat transparansi dan akuntabilitas di Banyumanik telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari peran BPK dalam melakukan pemeriksaan secara berkala dan memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada pemerintah daerah.
“Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi tuntutan dari pemerintah pusat, tetapi juga merupakan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana keuangan mereka dikelola oleh pemerintah daerah,” ujar Budi Santoso, seorang aktivis anti korupsi di Banyumanik.
Dengan adanya peran yang aktif dari Badan Pemeriksa Keuangan Banyumanik, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat terus meningkat. Hal ini menjadi pondasi utama dalam menciptakan good governance yang efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.