Pengawasan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan keuangan suatu daerah. Khususnya di Kota Semarang, strategi efektif pengawasan keuangan otonomi khusus Banyumanik menjadi kunci utama untuk mencegah penyalahgunaan dana publik. Dengan adanya otonomi khusus, wilayah Banyumanik memiliki kewenangan lebih dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Namun, hal ini juga menuntut adanya pengawasan yang ketat agar dana publik tidak disalahgunakan.
Menurut Dr. Hadi Purwanto, seorang pakar keuangan daerah, pengawasan keuangan otonomi khusus Banyumanik harus dilakukan secara efektif dan terstruktur. “Pengawasan yang efektif akan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik dan memastikan bahwa keuangan daerah dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat. Menurut Bambang Supriyanto, Kepala BPKP Kota Semarang, “Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk di wilayah otonomi khusus Banyumanik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya.”
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi hal yang penting. Menurut Triyono, seorang aktivis anti korupsi, “Masyarakat harus aktif mengawasi penggunaan dana publik di wilayahnya masing-masing. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, potensi penyalahgunaan dana publik dapat diminimalisir.”
Dengan menerapkan strategi efektif pengawasan keuangan otonomi khusus Banyumanik, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.