Peran masyarakat dalam monitoring dana desa di Banyumanik merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pembangunan desa memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa.
Menurut Bupati Semarang, DRS. H. Darsono, M.Si., “Peran masyarakat dalam monitoring dana desa di Banyumanik sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan desa yang bermanfaat bagi seluruh warga.”
Pakar pembangunan desa, Prof. Dr. Siti Nurjanah, juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam monitoring dana desa. Beliau mengatakan, “Masyarakat yang aktif dalam monitoring dana desa dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Mereka juga dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa dalam penggunaan dana desa yang lebih efektif dan transparan.”
Dalam konteks Banyumanik, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi kunci utama dalam melibatkan masyarakat dalam monitoring dana desa. BPD sebagai lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat di desa memiliki peran yang strategis dalam mengawasi penggunaan dana desa.
Selain itu, keberadaan lembaga pengawas independen seperti Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) juga dapat membantu dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa di Banyumanik. Forkopimcam dapat bekerja sama dengan BPD dan masyarakat dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang menggunakan dana desa.
Dengan demikian, peran masyarakat dalam monitoring dana desa di Banyumanik sangatlah penting untuk menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh warga. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa, diharapkan pembangunan di Banyumanik dapat berjalan dengan lebih efisien dan transparan.