Peran masyarakat dalam pengawasan APBD Banyumanik merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik.
Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memiliki hak untuk mengawasi penggunaan APBD Banyumanik. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi agar APBD digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan.
Menurut Dr. Bambang Sudibyo, ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, “Peran masyarakat dalam pengawasan APBD sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah. Masyarakat harus aktif dalam memantau penggunaan APBD agar tidak terjadi penyelewengan.”
Salah satu cara untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan APBD Banyumanik adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengawasan keuangan daerah. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih proaktif dalam memantau penggunaan APBD.
Menurut Kepala Dinas Keuangan Banyumanik, Budi Santoso, “Peran masyarakat dalam pengawasan APBD Banyumanik dapat dilakukan melalui partisipasi dalam rapat-rapat musyawarah perencanaan pembangunan dan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat terjamin.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan APBD Banyumanik sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara harus aktif dalam mengawasi penggunaan APBD agar keuangan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien.