Tata kelola keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal. Salah satu contoh yang patut dicontoh adalah tata kelola keuangan daerah Banyumanik, yang telah berhasil memperlihatkan peran yang sangat penting dalam hal ini.
Menurut Bambang Suryadi, seorang pakar tata kelola keuangan daerah dari Universitas Diponegoro, “Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Banyumanik adalah salah satu contoh yang berhasil dalam hal ini.”
Di Banyumanik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah telah menjadi fokus utama. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Banyumanik berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah Banyumanik telah berjalan dengan baik dan transparan.
Menurut Sri Wibowo, seorang aktivis anti korupsi, “Peran tata kelola keuangan daerah sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik, maka peluang terjadinya korupsi akan semakin kecil.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan daerah Banyumanik telah berhasil dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini menjadi contoh yang baik bagi daerah-daerah lain untuk mengikuti jejak dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.